Dalam ilmu ekonomi sumber daya alam, positive statement adalah sebuah kalimat yang merefleksikan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam penggunaan suatu sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud normative statement adalah sebuah kalimat yang menyatakan keadaan yang seharusnya terjadi dalam penggunaan suatu sumber daya alam. Pada umumnya kalimat ini merupakan suatu rekomendasi. Dalam membuatnya, diperlukan pengetahuan tentang bagaimana suatu keadaan dapat berubah apabila rekomendasi tersebut telah diimplementasikan.

Positive statement yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Komposisi minyak bumi sebagai sumber energi atau sebagai bahan bakar di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan komposisi non minyak bumi”. Jika keadaan ini terus terjadi, Indonesia akan memiliki ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) atau terhadap minyak bumi sebagai bahan baku dari BBM. Ketergantungan ini memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Alasan penting yang tidak dapat dilupakan dari pengurangan ketergantungan terhadap BBM adalah cadangan minyak mentah (proven + possible) di Indonesia saat ini mencapai 9 miliar barel sedangkan produksi per tahun adalah 500 juta barel. Jika cadangan minyak mentah terus menerus ditambang dan tidak ada ekplorasi baru karena tidak adanya perkembangan teknologi yang signifikan maka cadangan minyak hanya dapat mencukupi kebutuhan domestik BBM sampai dengan 18 tahun lagi[1]. Dan pada saat itu pemerintah harus mengimpor minyak mentah sampai dengan 100%. Menurut data Automotive Diesel Oil, konsumsi BBM Indonesia sejak tahun 1995 telah melebihi produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan status Indonesia berubah dari net oil exporter menjadi net oil importer. Berkaitan dengan ketergantungan terhadap BBM sebagai positive statement, perlu dibicarakan normative statement yang berkaitan dengan positive statement tersebut. Normative statement itu berupa rekomendasi kebijakan, yaitu “Peningkatan konsumsi non minyak bumi sebagai substitusi BBM dalam sumber energi di Indonesia adalah salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM atau minyak bumi[2].

Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang bisa dilihat dari aspek penyediaan dan pemanfaatan. Jika dilihat dari aspek penyediaan, dapat dilakukan dengan cara penemuan teknologi baru untuk meningkatkan kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, dan konservasi (penghematan) sumber daya energi. Sedangkan dari aspek pemanfaatan, yaitu program penghematan energi yang dicanangkan pemerintah dan disosialisasikan melalui media massa sehingga penggunaan BBM dapat lebih efisien.

Melihat dari aspek penyediaan, masih banyak alternatif energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mensubstitusi BBM, sebagai contoh yaitu non fossil fuel. Kandungan energi terbarukan ini masih melimpah di Indonesia dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga energi ini memiliki peluang untuk dapat dikembangkan. Dilihat dari perkembangannya, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ada tiga, yaitu : energi yang sudah dikembangkan secara komersial, seperti biomassa, panas bumi, dan tenaga air; energi yang sudah dikembangkan tetapi masih secara terbatas, sebagai contoh adalah energi surya, dan energi angin; energi yang sudah dikembangkan, tetapi baru sampai pada tahap penelitian, yaitu energi samudera[3].

Bahan bakar nabati (BBN), adalah salah satu jenis energi terbarukan yang diperoleh dari sumber-sumber hayati. Yang termasuk dalam bahan bakar ini adalah biomassa dengan input dari tumbuhan, hewan dan senyawa organik. Biomassa, yang meliputi kayu, limbah pertanian, perkebunan atau hutan, kotoran hewan, dan komponen organik dari industri dan rumah tangga, merupakan suatu produk fotosintesis, yakni butir-butir hijau daun yang bekerja sebagai sel-sel surya yang kemudian menyerap energi matahari dan mengkonversi dioksida karbon dengan air menjadi suatu senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen[4]. Senyawa ini merupakan suatu penyerapan energi yang dapat dikonversi menjadi suatu produk lain. Hasil konversi senyawa itu dapat berbentuk arang atau karbon, alkohol kayu, ter, dan lain lain[5]. Biomassa berbentuk padat dapat dikonversi menjadi energi berbentuk cair, gas, panas, dan listrik. Proses konversi biomassa untuk menjadi biooil adalah proses pirolisa, yaitu suatu proses yang memanaskan input dalam sebuah bejana tertutup tanpa oksigen[6]. Proses kimiawi esterifikasi digunakan untuk mengkonversi biomassa menjadi biokerosene atau biodiesel. Sedangkan proses kimiawi fermentasi untuk mengkonversi biomassa menjadi bioetanol, serta teknologi anaerobik digester untuk menjadi biogas. Proses kimiawi pembakaran dan gasifikasi mengkonversi biomassa menjadi energi panas yang kemudian dikonversi lagi menjadi energi mekanis dan listrik.

Premium dapat disubstitusi dengan bioetanol yang dibuat dari fermentasi biomassa. Input yang diperlukan untuk proses fermentasi dalam proses produksi bioetanol adalah ubi kayu, jagung, ubi jalar, sagu atau tebu. Penelitian terakhir dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, menyatakan bahwa zat gula dalam jeruk dan apel juga dapat digunakan sebagai input bioetanol[7]. Minyak tanah juga dapat disubstitusi dengan biomassa yang dibuat melalui proses esterifikasi. Input yang diperlukan dalam proses ini adalah minyak jarak pagar yang dihasilkan dari proses pengepresan biji jarak pagar. Solar juga dapat disubstitusi oleh biodiesel yang dibuat dari proses esterifikasi dari minyak nabati seperti kelapa sawit atau jarak pagar. Berdasarkan penelitian Robert Manurung dari ITB, diketahui bahwa minyak jarak pagar ternyata dapat mensubstitusi minyak diesel untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Dalam perhitungan matematis dibutuhkan 90 hektar pohon jarak untuk membangkitkan pembangkit listrik tenaga diesel berkekuatan satu megawatt[8]. Biodiesel juga dapat digunakan sebagai zat additif solar atau dapat dimanfaatkan untuk mesin diesel, misalnya mesin yang digunakan pada proses produksi, mesin boat, mesin kapal layar, dan mesin kendaraan bermotor di darat tanpa harus modifikasi mesin terlebih dahulu.

Masih banyak alternatif energi terkandung di Indonesia yang kemudian menjadi justifikasi dari Indonesia yang harus dapat segera beralih dari BBM kepada BBN, bahkan dengan mengingat keadaan pemerintah yang tidak mungkin dapat menaikkan harga domestik BBM apalagi membuat harga BBM domestik sama dengan harga minyak pasar dunia. Kenaikan harga ini, walaupun relatif tidak jauh, akan menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang berujung pada instabilitas pemerintahan.

Untuk dapat menjamin persediaan energi sehingga Indonesia bisa selamat dari krisis minyak, pemerintah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengatur komposisi sumber energi dalam energy (primer) mix Indonesia. Sesuai pasal 2 ayat 1, tujuan PP tersebut untuk mengerahkan segala upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Bersamaan dengan PP tersebut, pada tanggal yang sama diterbitkan Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Masih dalam rangkaian dari implementasi pemanfaatan BBN, kemudian pemerintah menerbitkan KepPres No. 10 Tahun 2006 yang mengatur pengentasan kemiskinan dan produksi BBN. Dengan terbitnya KepPres tersebut, timbul harapan bahwa produksi BBN dapat menjadi salah satu jalan dalam mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Bersamaan dengan KepPres tersebut pemerintah membentuk Tim Nasional (TimNas) BBN untuk menyusun blue print dan road map dari pengembangan BBN. Blue print dan road map mendeskripsikan bagaimana program pemerintah dijalankan supaya BBN dapat mensubstitusi BBM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Roadmap diharapkan dapat mengefektifkan dan mensinkronkan upaya-upaya penelitian dan pengembangan BBN, yang saat ini intensitasnya telah meningkat, dalam arah yang menuju ketertegakan (the establishment of) industri BBN yang tangguh di dalam negeri.

Untuk membuat program BBN sebagai substitusi dari BBM dapat berhasil, secara umum TimNas BBN menetapkan bahwa harga jual biodiesel tidak boleh melebihi harga jual solar sehingga konsumen diharapkan akan beralih dari mengkonsumsi solar menjadi biodiesel. Penetapan harga jual biodiesel yang tidak boleh melebihi harga jual solar tersebut akan berimplikasi pada penetapan harga jual biji jarak pagar. Apabila pemerintah tidak menetapkan harga biji jarak pagar, ada kemungkinan bahwa harga jual biodiesel yang seharusnya akan melebihi harga jual biodiesel yang ditetapkan pemerintah (dimana harga jual biodiesel ini tidak boleh melebihi harga jual solar). Namun ternyata berdasarkan perhitungan Wisnu A. Martono (2006), harga biji jarak pagar pada tahun 2007 jika tidak ditetapkan pemerintah relatif tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Harga biji jarak pagar yang seharusnya, yang lebih tinggi dari yang ditetapkan, tentu akan membuat harga jual biodiesel lebih tinggi dari harga jual solar.

Road map pengembangan BBN menargetkan bahwa 15% konsumsi solar pada tahun 2015 disubstitusi biodiesel. Menurut TimNas BBN, harga jual biodiesel pada tahun 2015 tidak boleh melebihi harga jual solar sehingga hal ini berimplikasi pada penetapan harga jual biji jarak pagar, maka produsen biodiesel harus membeli biji jarak pagar dari petani pada tingkat harga yang ditetapkan. Apabila harga jual biodiesel melebihi harga jual solar tahun 2015, pemerintah harus menganggarkan subsidi untuk biodiesel supaya harga jual biodiesel tidak melebihi harga jual solar sehingga program biodiesel tahun 2015 dapat dilaksanakan. Penelitian ini merekomendasikan dua alternatif kebijakan subsidi untuk biodiesel berbasis jarak pagar, yaitu kepada petani jarak pagar atau kepada konsumen.

Alternatif pertama, yaitu subsidi petani jarak pagar yang diberikan karena dua alasan, yakni (1) jarak pagar merupakan tanaman non edibility (non pangan), sedangkan kelapa sawit merupakan tanaman edibility (pangan). Petani memiliki opportunity cost jika menanam jarak pagar karena mereka mengorbankan pilihan untuk menanam tanaman pangan, seperti ketela pohon, kelapa sawit, dan jagung, yang memiliki harga tanaman lebih tinggi di pasar ketimbang biaya penanamannya. Hal ini sangat ironis mengingat harga jarak pagar yang ditetapkan pemerintah lebih rendah di pasar ketimbang biaya penanamannya; (2) Petani selaku penjual biji jarak pagar berada dalam situasi pasar monopsoni, karena biji jarak pagar merupakan tanaman non pangan yang hanya dapat dikonsumsi oleh produsen biodiesel. Situasi ini membuat petani jarak pagar tidak memiliki pilihan lain untuk menjual outputnya. Mau tidak mau atau suka tidak suka, petani jarak pagar harus bersedia menjual outputnya dengan harga yang ditetapkan kendati harga ini tidak memperhitungkan biaya produksinya.

Ternyata subsidi petani jarak pagar menyebabkan harga jual biodiesel pada tahun 2015 relatif rendah dari harga jual solar. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk menghindari perbedaan harga yang ada, harga jual biodiesel harus sama dengan harga solar. Kemudian perbedaan harga ini bisa dikatakan merupakan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk menutupi subsidi yang telah diberikan pada petani jarak pagar.

Alternatif kedua, yakni subsidi diberikan kepada masyarakat selaku konsumen dari biodiesel karena harga jual yang seharusnya dari biodiesel pada tahun 2015 relatif tinggi dari harga jual solar.

Jika memandang subsidi biodiesel berbasis jarak pagar dengan sisi pandang moneter, tentu subsidi ini akan memberatkan pemerintah karena pemerintah harus menganggarkan subsidi untuk biodiesel di saat pemerintah sudah menghapus subsidi untuk solar. Jika hanya mempertimbangkan hal ini saja, tentu pemerintah tidak akan mensubsidi biodiesel. Namun masih ada hal lain yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah. Pertimbangan itu berkaitan dengan sustainable development di Indonesia. Dengan mengingat hal apa yang melatarbelakangi penggunaannya, pemerintah harus tetap memilih penggunaan biodiesel. Peningkatan penggunaan biodiesel sebagai substitusi solar memiliki makna yang lebih mendalam daripada hanya sekedar energi (bahan bakar).

Pemerintah memang sudah tidak menganggarkan subsidi untuk solar, namun emisi dari proses pembakaran solar berpotensi menghasilkan biaya eksternalitas. Sebenarnya pemerintah dapat menghilangkan biaya eksternalitas ini jika pemerintah memprogramkan biodiesel sebagai substitusi dari solar. Namun program biodiesel, dimana salah satunya adalah biodiesel berbasis jarak pagar, dapat mensubstitusi solar dengan syarat harga jual biodiesel sama dengan harga jual solar, dan ternyata untuk memenuhi syarat ini dibutuhkan subsidi dari pemerintah. Jika pemerintah tidak menganggarkan subsidi untuk biodiesel, dikhawatirkan biaya eksternalitas ini akan lebih tinggi daripada jumlah subsidi yang seharusnya dapat dianggarkan pemerintah untuk biodiesel, sehingga pemerintah perlu menganggarkan subsidi pada biodiesel mengingat karakteristik biodiesel yang relatif ramah lingkungan jika dilihat dari emisi proses pembakarannya.

Satu alasan yang mungkin masih menjadi penghalang bagi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi biodiesel yaitu decision maker dalam pemerintahan masih memiliki mindset atau pemikiran bahwa biodiesel sebagai energi alternatif dari solar harus memiliki harga jual yang lebih rendah daripada harga jual solar. Namun, setelah melalui berbagai riset, diketahui bahwa harga jual biodiesel tidak bisa lebih rendah daripada harga jual solar karena tingginya biaya proses produksi biodiesel. Telah diketahui bahwa biodiesel merupakan campuran antara FAME dengan solar. Yang menyebabkan tingginya biaya proses produksi biodiesel adalah karena tingginya biaya yang diperlukan dalam produksi FAME dan juga tingginya harga solar. Setelah mengetahui hal ini, dengan alasan harga yang relatif tinggi, pemerintah tidak jadi memanfaatkan biodiesel.

Pemerintah tetap akan memanfaatkan biodiesel jika para decision maker dalam pemerintahan dapat merubah mindset mereka tentang harga biodiesel yang relatif murah menjadi mindset yang menganggap bahwa biodiesel merupakan salah satu energi alternatif yang berpotensi mendukung tercapainya sustainable development dalam jangka panjang.